70 Persen Guru PAUD Belum Sarjana

                                    PAUD Non Formal

KOTA – Dindikpora mencatat, masih ada sebanyak 70 persen tenaga pendidik di PAUD non formal belum memenuhi kualifikasi minimal sebagai pendidik alias belum bergelar sarjana. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pemuda Olahraga dan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Ghufron Faza, Jumat (6/3).
Dikatakan Ghufron, selain belum sarjana juga masih terdapat guru PAUD yang kualifikasi pendidikannya tidak linier atau bukan sarjana PAUD. “Kualifikasi pengajar belum semuanya memenuhi, nanti perlahan-lahan akan diarahkan. Misalnya untuk yang belum sarjana akan untuk meneruskan ke S-1, atau yang kualisikasinya bukan sarjana PAUD untuk meraih yang linier,” terangnya yang ditemui usai kegiatan Workshop Kurikulum 2013 untuk PAUD.
Kondisi demikian, kata Ghufron, disebabkan karena PAUD non formal banyak muncul dari inisiatif masyarakat yang ingin bentuk kelompok bermain secara mandiri. Sehingga masih banyak hal yang harus dibenahi seperti latar pendidikan yang beragam maupun tempat pendidikan yang belum mandiri. “Itu nanti akan kami arahkan,” kata dia lagi.
Sementara untuk PAUD formal, dari catatannya saat ini hanya tersisa sekitar 30 persen pengajar yang belum sesuai kualifikasi baik belum sarjana atau pendidikan yang tidak linier.
Ghufron mengatakan, ada bantuan dari provinsi untuk memfasilitasi tenaga pendidik yang belum sesuai kualifikasi.
“Sebenarnya ada bantuan tapi ada syarat yang harus dipenuhi seperti bantuan akan diberikan mulai dari semester lima. Itu kan masih belum bisa mendorong sepenuhnya,” tutur Ghfron. Namun kedepan, Dindikpora akan tetap berupaya memfasilitasi agar dapat membantu pengajar untuk memenuhi kualifikasi pendidikannya.
Dindikpora mencatat, saat ini ada sebanyak 318 PAUD baik formal maupun non formal. Jumlah itu, dinilai sudah ideal mengingat antusias masyarakat yang tinggi untuk mengikutsertakan anaknya ke dalam pendidikan usia dini. Jumlah tersebut, menurut Ghufron juga hampir sesuai target awal dari Walikota yaitu menyiapkan satu PAUD dalam satu RW.
“Kalau melihat sebelum penggabungan, jumlah RW adalah 320 jadi dari jumlah PAUD yang ada masih ada kekurangan dua PAUD dan kami yakin bisa dipenuhi. Tapi dengan perubahan jumlah kelurahan, jumlah PAUD justru berlebih, tapi ini cukup bagus sesuai dengan antusiasme masyarakat,” tandasnya.(nul)
Penulis: M Ainul Atho | Radar Pekalongan – Abdurrahman